Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saksi 01 di Sumut Pakai Aplikasi Khusus Laporkan Hasil Pilpres

image-gnews
Sejumlah petugas mempersiapkan kotak suara dan dokumen lainnya menjelang pemilihan umum di Bangkok, Thailand, 23 Maret 2019. Thailand bersiap menggelar pemilihan umum pertama negara itu sejak kudeta militer lima tahun lalu. REUTERS/Athit Perawongmetha
Sejumlah petugas mempersiapkan kotak suara dan dokumen lainnya menjelang pemilihan umum di Bangkok, Thailand, 23 Maret 2019. Thailand bersiap menggelar pemilihan umum pertama negara itu sejak kudeta militer lima tahun lalu. REUTERS/Athit Perawongmetha
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo - Ma’ruf Amin mengklaim perolehan suara pasangan calon (Paslon) Presiden nomor urut 01 di Sumatera Utara dalam Pilpres ini akan diketahui maksimal dalam 1x24 jam. Hal tersebut termasuk didaerah-daerah yang aksesnya sulit dicapai.

Baca: Ahok Duduk Bersama Megawati Pakai Baju Putih, tapi Tidak Golput

Seluruh saksi yang ditugaskan TKN 01 akan menggunakan sistem berbasis online untuk melaporkan suara Jokowi - Ma’ruf langsung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. “Setiap saksi sudah kami pastikan memilki android yang mampu merekam form C1. Rekaman itu langsung dan tersambung ke center,” ujar Juru Bicara TKD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, kepada Tempo pada Senin, 15 April 2019.

Sutrisno mengatakan para saksi disetiap TPS sudah dilatih untuk menggunakan aplikasi yang sudah dirancang khusus. Setiap saksi nantinya akan segera melaporkan hasil rekapitulasi suara Jokowi - Ma’ruf dari TPS masing-masing menuju ke pusat informasi TKD Sumatera Utara. Hasil rekapitulasi akan diolah oleh tim dan hasilnya dapat langsung diketahui.

Khusus didaerah yang mempunyai jaringan komunikasi relatif bagus, hasil suara Jokowi -Ma’aruf diprediksi sudah dapat diketahui petang hari. Sedangkan bagi daerah-daerah yang sinyal  internetnya sulit, para saksi bisa mencari tempat yang memungkinkan mengirimkan hasil rekapitulasi. Sehingga dalam waktu maksimal 1x24 jam akan diketahui jumlah suara yang diraih Jokowi-Ma’aruf di Sumatera Utara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Daerah yang diprediksi lebih sulit dalam mengirimkan rekapitulasi suara seperti di Kepulauan Nias.  Musababnya, beberapa TPS yang berada di Nias terletak di pulau-pulau kecil. Meski begitu Sutrisno mengklaim hasil di Nias tidak akan mempengaruhi secara signifikan. Justru akan menambah perolehan suara Jokowi-Maruf di Nias dan Sumatera Utara secara keseluruhan.

“Karena ada di kepulauan, jadi mungkin akan menyusul. Tapi karena kita pastikan suara kita di Nias itu menang, maka itu hanya akan menambah kepastian soal perolehan angka kemenangan kita,” pungkas Sutrisno.

 IIL ASKAR MONDZA (Medan)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Modus Penyelewengan Dana BOS

1 hari lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.


Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

2 hari lalu

Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan). TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?


Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.


Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

4 hari lalu

Calon presiden Anies Baswedan menyapa lawannya Ganjar Pranowo, sementara calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berjabat tangan dengan Mahfud MD, dalam debat capres kelima di Jakarta Convention Center di Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

Anies Baswedan mengatakan bakal jeda sebentar dari urusan politik setelah Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) dibubarkan.


Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

8 hari lalu

BFI Finance. Istimewa
Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

BFI Finance mencatat laba bersih terkumpul pada kuartal I sebesar Rp 361,4 miliar.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

11 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

11 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

11 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.


Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

11 hari lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

12 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.